Samarinda, Kalimantan Timur – Desakan penutupan Kolong Jembatan Mahakam I kembali mencuat setelah sejumlah kejadian yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, angkat bicara terkait hal ini dan menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan ke depan.
Kolong Mahakam I selama ini dikenal sebagai salah satu titik rawan yang kerap digunakan untuk aktivitas ilegal maupun lokasi berkumpul yang tidak sesuai peruntukan. Seiring meningkatnya keluhan dari masyarakat, terutama terkait aspek keamanan dan keselamatan, wacana penutupan kawasan tersebut kembali menjadi sorotan publik.
Sorotan DPRD: Ini Bukan Lagi Soal Estetika
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa penutupan kolong jembatan bukan semata soal penataan kota, tetapi lebih pada aspek keselamatan dan ketertiban umum. Menurutnya, kondisi di bawah jembatan Mahakam I sudah lama memprihatinkan dan berpotensi menimbulkan dampak buruk apabila tidak segera ditindaklanjuti.
“Ini bukan semata soal estetika kota. Ini soal keselamatan! Jangan tunggu ada korban baru kita bertindak. DPRD Kaltim mendorong pemerintah kota dan provinsi untuk bersinergi mencari solusi terbaik,” ujarnya kepada media, Senin (29/4).
Hasanuddin juga menambahkan bahwa DPRD siap memfasilitasi pembahasan lintas lembaga guna merumuskan kebijakan yang tepat. “Kita terbuka untuk masukan semua pihak, tapi prinsipnya jelas: keselamatan dan keamanan masyarakat harus diutamakan,” tegasnya.
Kolong Mahakam I: Titik Rawan dan Minim Pengawasan
Kolong Jembatan Mahakam I yang membentang di atas Sungai Mahakam telah lama menjadi tempat yang menyimpan berbagai persoalan sosial. Di antaranya, keberadaan tempat tinggal semi permanen, aktivitas premanisme, hingga dugaan praktik ilegal lainnya yang sulit dikendalikan karena minimnya pengawasan.
Menurut laporan warga sekitar, beberapa kecelakaan dan kejadian kriminal telah terjadi di lokasi ini dalam dua tahun terakhir. “Kami sering dengar ada tawuran, bahkan orang hilang. Tapi karena tempatnya gelap dan tersembunyi, jadi susah diurus,” ungkap Andi, warga Kecamatan Samarinda Seberang.
Fakta ini memunculkan kekhawatiran akan potensi bahaya yang lebih besar jika penanganan tidak segera dilakukan. Penutupan kawasan, menurut sebagian masyarakat, menjadi pilihan paling masuk akal untuk mengurangi risiko tersebut.
Pemerintah Daerah Diminta Tanggap
Menanggapi desakan tersebut, DPRD Kaltim mendorong Pemerintah Kota Samarinda dan instansi terkait untuk mengambil langkah cepat dan terukur. Solusi yang diajukan bisa dalam bentuk penutupan fisik dengan pagar, penertiban penghuni liar, atau penempatan aparat keamanan secara berkala.
Hasanuddin menyatakan bahwa langkah ini tidak boleh hanya bersifat sementara. “Kalau ditutup hari ini, besok jangan dibuka lagi tanpa solusi jangka panjang. Harus ada strategi menyeluruh, termasuk penataan ruang dan penegakan hukum,” katanya.
Ia juga menyebut pentingnya sinergi dengan aparat kepolisian dan Satpol PP agar pengawasan dapat berjalan konsisten.
Respons Masyarakat Terbelah
Meski banyak yang mendukung, tak sedikit pula warga yang mengkhawatirkan dampak sosial dari penutupan kolong jembatan tersebut. Beberapa pihak menilai penertiban harus disertai solusi bagi para penghuni yang tinggal atau menggantungkan kehidupan di lokasi itu.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang sosial juga mengingatkan pentingnya pendekatan humanis. “Jangan sampai langkah penertiban justru menambah jumlah tunawisma atau membuat masyarakat makin termarginalkan,” ujar Rini, aktivis sosial Samarinda.
Menanggapi itu, Ketua DPRD menyebut bahwa pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi sosial. “Kita tidak ingin ada yang dikorbankan. Tapi semua harus berjalan sesuai hukum dan demi kebaikan bersama,” tambah Hasanuddin.
Keselamatan Jadi Agenda Prioritas
Dengan semakin banyaknya dukungan untuk menata ulang kawasan kolong Mahakam I, publik berharap agar pemerintah tidak berlarut-larut mengambil keputusan. Dalam waktu dekat, DPRD Kaltim berencana memanggil pihak terkait untuk rapat dengar pendapat dan menyusun rekomendasi resmi.
Wacana penutupan ini menjadi pengingat pentingnya perencanaan kota yang mengedepankan aspek keselamatan publik. Tidak hanya sebagai reaksi terhadap persoalan yang ada, tetapi juga sebagai langkah preventif agar hal serupa tidak terulang di masa depan.
Desakan untuk menutup Kolong Mahakam I mencuat seiring meningkatnya keresahan masyarakat terhadap potensi bahaya di kawasan tersebut. DPRD Kaltim melalui Ketua-nya, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas. Kini, bola berada di tangan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret. Apakah itu berupa penutupan permanen, penataan ulang, atau solusi alternatif lainnya—yang jelas, masyarakat menanti tindakan nyata, bukan sekadar wacana.
